AJN - BANDA ACEH, 30 April 2024. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong peningkatan akses keuangan melalui program pengembangan wilayah Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) yang bertujuan untuk mengembangkan potensi ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
OJK Provinsi Aceh bersama International Labour Organization (ILO) Tim Promise II Impact, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Aceh, TPAKD Aceh Besar dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Provinsi Aceh menyelenggarakan Pra Inkubasi dalam rangka pengembangan wilayah EKI melalui komoditas minyak nilam di Kec. Lhoong, Kab. Aceh Besar, Senin.
Kepala OJK Provinsi Aceh Yusri dalam sambutannya menyampaikan bahwa Kantor OJK Aceh telah menginisiasi terbentuknya 24 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang terdiri dari 1 TPAKD Provinsi dan 23 TPAKD Kabupaten/Kota yang salah satu programnya adalah pengembangan wilayah EKI melalui tiga fase, yaitu: Pra Inkubasi, Inkubasi dan Pasca Inkubasi.
“Fase Pra Inkubasi yang diadakan pada kegiatan kali ini bertujuan untuk melakukan pemetaan potensi (business matching) lain yang terkait industri minyak nilam, seperti pembibitan, pupuk, kayu bakar dan perdagangan dengan LJK guna mendukung petani nilam dan masyarakat sekitar di Kec. Lhoong, Kab. Aceh Besar, sehingga dapat lebih mudah memperoleh pembiayaan modal kerja maupun investasi,” kata Yusri.
Lebih lanjut, Yusri menyampaikan pada 2023, OJK telah melaksanakan kegiatan serupa di Desa Cinta Raja, Kota Langsa dengan pencapaian 105 rekening simpel, penyaluran Kredit Usaha Rakyat dan tersedianya Agen Laku Pandai untuk melayani jasa perbankan kepada masyarakat.
“Ekosistem Minyak Nilam di Provinsi Aceh merupakan yang terlengkap mulai dari tanahnya yang menghasilkan nilam terbaik bahkan diakui sejak jaman penjajahan Belanda, dukungan pemerintah Aceh dan para penelitian kampus Universitas Syah Kuala (USK), hingga penjaminan kualitas dan harga minyak nilam yang dilakukan oleh Atsiri Research Center (ARC).
Hal ini membuat petani bisa tenang dan cukup fokus saja menanam nilam dan menikmati hasilnya,” kata Yusri.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Sekda Prov. Aceh Mawardi, Perwakilan TPAKD Kab. Aceh Besar, Ketua Atsiri Research Center (ARC) Universitas Syah Kuala (USK), Kepala Desa, Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia di sekitar Sentra Nilam desa Umong Seuribee serta 100 orang petani nilam di Kec. Lhoong, Kab. Aceh Besar.
Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh Mawardi, selaku Ketua Tim TPAKD Provinsi Aceh menyampaikan bahwa komoditas nilam telah lama menjadi bagian penting dari perekonomian Aceh dan masih memiliki potensi yang dapat dioptimalkan lebih lanjut.
“Melalui kegiatan yang kolaboratif seperti EKI ini, diharapkan tidak hanya berupaya untuk meningkatkan akses keuangan bagi para petani nilam, tetapi juga untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani serta pemahaman yang lebih baik terhadap berbagai produk keuangan,” kata Mawardi.
Sebelumnya, OJK Aceh bersama dengan TPAKD dan Tim ILO Promise II Impact telah melakukan forum koordinasi yang juga dihadiri oleh Swiss Economic Cooperation and Development (SECO) dan LJK untuk memberikan diseminasi digitalisasi ekosistem rantai nilai komoditas nilam yang disampaikan oleh ILO dan potensi bisnis minyak nilam yang disampaikan langsung oleh Ketua ARC USK.
Yusri menambahkan, hingga Maret 2024, penanaman nilam yang telah diprakarsai BSI tersebar di 100 titik dengan jumlah lahan mencapai 5,9 hektar dan produksi minyak nilam sebanyak 1,27 ton dengan omset mencapai Rp1,1 miliar.
OJK Aceh memiliki komitmen yang kuat untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan ekosistem rantai nilai minyak nilam melalui program EKI ini, serta mendorong terlaksananya business matching petani nilam dengan LJK.
Untuk itu, dukungan seluruh pihak, khususnya keberpihakan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan produksi pertanian dan komoditas di Aceh yang berorientasi ekspor juga menjadi kunci dalam digitalisasi ekosistem rantai nilai komodotas nilai di Aceh.
