AJN - BANDA ACEH, Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, memimpin Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana se-Aceh Tahun 2025 yang digelar di Ruang Serba Guna Kantor Gubernur Aceh Banda Aceh, Selasa (28/10/2025). Rapat ini dihadiri oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., para bupati dan wali kota se-Aceh, unsur Forkopimda, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), serta perwakilan dari Polda Aceh, Kodam Iskandar Muda, dan Basarnas.
Dalam sambutannya, Wagub Fadhlullah menegaskan bahwa Aceh memiliki karakteristik geografis yang unik sekaligus menantang, terutama dalam konteks kebencanaan. Ia menyebutkan bahwa Aceh memiliki 260 pulau kecil yang menyimpan potensi sekaligus kerentanan terhadap bencana alam.
“Aceh memiliki banyak pulau indah, tapi juga rentan terhadap ancaman bencana. Tahun 2024 lalu, beberapa kabupaten/kota telah menerima bantuan dari pemerintah pusat, meski jumlahnya masih terbatas — hanya 10 daerah yang mendapatkan bantuan tahun ini,” ujar Fadhlullah.
Fadhlullah juga menyampaikan refleksi terkait perjalanan panjang Aceh pasca-konflik dan pandemi. Ia menyinggung status kekhususan Aceh yang lahir dari Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki, yang memberi daerah ini kewenangan khusus melalui dana otonomi. Namun demikian, menurutnya, Aceh masih membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah pusat.
“Secara de facto, Aceh baru 20 tahun menjalani masa damai. Kita pernah merasakan masa sulit — dari konflik hingga pandemi. Namun kini, Alhamdulillah, aceh masih menjadi daerah yg kondusif baik tentang bencana maupun tingkat kriminalitas. Aceh termasuk yang terendah di Indonesia. Saat daerah lain mengalami demonstrasi anarkis, Aceh tetap kondusif,” tutur Fadhlullah.
Ia menambahkan, pernyataan tersebut bukanlah keluhan, melainkan bentuk harapan agar pemerintah pusat terus memperhatikan pembangunan dan penanggulangan bencana di Tanah Rencong.
“Kami berharap Bapak dan seluruh jajaran di pusat bisa melihat langsung kondisi Aceh dan memberi perhatian lebih. Kami sangat mengapresiasi kehadiran Kepala BNPB dan rombongan di daerah kami,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dalam sambutannya menegaskan komitmen pemerintah pusat terhadap penguatan mitigasi bencana di Aceh. Ia mengaku memiliki kedekatan emosional dengan Aceh sejak masa tugasnya di lembaga lain.
“Saya pernah bertugas di BIN dan sangat dekat dengan Aceh. Kami hadir bukan sekadar formalitas, tapi karena kami mencintai Aceh. Letak Aceh yang jauh dari pusat tidak boleh membuat kita abai,” tegas Suharyanto.
Ia juga menyinggung kesamaan antara Aceh dan Jepang sebagai wilayah yang rawan gempa. Menurutnya, Jepang bisa menjadi contoh bagi Indonesia dalam membangun sistem mitigasi yang tangguh.
“Kita tahu Jepang sering diguncang gempa, tapi mereka bisa menjadi bangsa yang maju dan siap menghadapi bencana. Kami berharap ke depan bisa menjalin kerja sama dengan pemerintah Jepang dalam penanganan bencana di Aceh,” ujarnya.
Letjen Suharyanto menambahkan, frekuensi gempa kecil di Aceh bukanlah hal yang perlu dikhawatirkan secara berlebihan. Justru, katanya, aktivitas seismik kecil dapat menjadi indikasi bahwa tekanan bumi sedang dilepaskan secara bertahap. “Kalau tidak ada gempa sama sekali, justru itu yang harus kita waspadai,” ujarnya.
Di akhir sambutan, Suharyanto menegaskan bahwa sejak Presiden Prabowo Subianto memimpin pemerintahan, perhatian terhadap isu kebencanaan menjadi prioritas nasional. Pemerintah berkomitmen memperkuat sinergi lintas sektor dalam mengantisipasi dan menangani bencana di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Aceh.
