AJN - JAKARTA, Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, SE., menyatakan dukungan penuh terhadap arahan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian, untuk memperkuat fungsi pengawasan inspektorat daerah agar lebih proaktif dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan.
Hal tersebut disampaikan Fadhlullah usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pembinaan dan Pengawasan Tahun 2025 (Binwas) yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Kamis (9/10/2025).
Dalam kesempatan itu, Wagub didampingi Inspektur Aceh, Ir. Abdullah, bersama para inspektur provinsi serta kabupaten/kota dari seluruh Indonesia. Rakornas ini menjadi momentum penting konsolidasi nasional dalam memperkuat sistem pengawasan internal pemerintah daerah.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa inspektorat daerah harus terlibat aktif sejak tahap perencanaan program, bukan sekadar melakukan pemeriksaan setelah kegiatan berjalan.
“Pada waktu perencanaan utamanya, peran inspektorat jangan diam saja. Jangan setelah program dieksekusi baru diperiksa salahnya apa,” ujar Tito.
Menurutnya, pengawasan yang baik bersifat preventif dan konsultatif, bukan hanya represif. Dengan demikian, potensi kesalahan administrasi dan penyimpangan dapat dicegah sejak awal melalui pendampingan dan pembinaan terhadap perangkat daerah.
Tito juga mengingatkan agar jumlah temuan pelanggaran tidak dijadikan ukuran keberhasilan inspektorat.
“Prinsip dasar pengawasan adalah mencegah terjadinya pelanggaran. Bukan makin banyak temuan makin baik, tapi makin sedikit temuan karena kesalahan dapat dicegah sejak awal,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menyambut baik arahan tersebut dan menilai penguatan fungsi inspektorat merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.
“Pemerintah Aceh saat ini sedang menggalakkan transparansi anggaran. Karena itu, peran inspektorat sangat penting untuk memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai aturan dan bebas dari penyelewengan,” kata Fadhlullah.
Ia menambahkan, Pemerintah Aceh berkomitmen memperkuat sistem pengawasan internal, termasuk melalui peningkatan kapasitas SDM serta penerapan teknologi informasi dalam audit dan pelaporan keuangan.
“Kami akan terus mendorong Inspektorat Aceh agar benar-benar menjalankan arahan Kemendagri. Pengawasan yang kuat akan memastikan pembangunan berjalan optimal, ekonomi tumbuh, dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat Aceh,” ujarnya.
Rakornas Binwas Tahun 2025 mengusung tema “Transformasi Pengawasan Daerah untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif”. Kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh inspektur provinsi, kabupaten/kota, serta pejabat Itjen Kemendagri.
Forum ini juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas daerah dalam membangun sistem pengawasan yang adaptif terhadap perubahan serta responsif terhadap tantangan integritas dan efisiensi di era digital pemerintahan modern. []
