AJN - BANDA ACEH, Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh (BBPOM Aceh), Riyanto, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah terpencil serta pemutakhiran progres Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Provinsi Aceh, yang digelar pada Kamis (22/01/2026) di Aula Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh. Kehadiran ini sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan aspek keamanan pangan dan mutu gizi dalam pelaksanaan Program MBG, khususnya di wilayah terpencil dan rentan.
Rapat koordinasi ini dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Aceh, M. Nasir dan turut di hadiri oleh Asisten I dan Asisten II Setda Aceh, Sekretaris Daerah kabupaten/kota se-Aceh, serta perwakilan instansi terkait di lingkungan Pemerintah Aceh, antara lain BPOM, Dinas Kesehatan Aceh, Dinas Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, dan perangkat daerah lainnya.
Rakor tersebut membahas evaluasi pelaksanaan Program MBG, meliputi capaian yang telah diraih, berbagai kendala di lapangan, serta dampak banjir bandang terhadap implementasi program di sejumlah wilayah Aceh. Dalam forum tersebut disampaikan bahwa selama periode 26 November hingga 31 Desember 2025, kegiatan pemberian MBG dialihkan untuk mendukung penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak banjir dan longsor, dengan total 5.052.152 porsi makanan bergizi yang telah disalurkan.
Pada kesempatan yang sama, Pemerintah Aceh juga meluncurkan Aplikasi SABE GIZI, sebagai media informasi satu pintu sekaligus sistem monitoring harian Program MBG. Aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pelaksanaan program di seluruh kabupaten/kota.
Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir dalam arahannya menekankan bahwa Program MBG harus relevan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Aceh dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Program Makan Bergizi Gratis merupakan bagian dari upaya strategis peningkatan kualitas sumber daya manusia Aceh. Program ini berkontribusi langsung terhadap peningkatan Indeks Modal Manusia, pengentasan kemiskinan ekstrem dan stunting, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal,” ujar Nasir.
Dalam sesi diskusi, para Sekretaris Daerah kabupaten/kota se-Aceh menyampaikan berbagai kendala dan tantangan di daerah masing-masing, khususnya terkait percepatan pembangunan SPPG di wilayah daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Masukan tersebut menjadi bahan perumusan langkah tindak lanjut agar Program MBG dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata.
Melalui kehadiran Kepala BBPOM Aceh dalam rakor ini, BBPOM menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan Pemerintah Aceh dan seluruh pemangku kepentingan dalam memastikan keamanan pangan dan mutu gizi sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia Aceh yang sehat dan berdaya saing.
