AJN - BANDA ACEH, Aceh mengalami inflasi tahunan sebesar 6,09% pada Januari 2026, dengan inflasi bulanan mencapai 3,55%. Kenaikan ini dipicu oleh bencana hidrometeorologi pada akhir November 2025 yang mengganggu distribusi dan produksi komoditas penting di berbagai wilayah.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Agus Chusaini, menjelaskan bahwa tekanan inflasi terutama berasal dari kelompok bahan pangan, seperti beras, bawang merah, dan cabai merah. Penyesuaian tarif listrik dan angkutan udara juga memperbesar tekanan inflasi pada awal tahun.
"Gangguan distribusi akibat kerusakan infrastruktur serta hambatan transportasi menyebabkan pasokan tidak stabil, sehingga harga beberapa komoditas strategis mengalami kenaikan signifikan," kata Agus.
Lonjakan harga tercatat terjadi di sejumlah daerah seperti Banda Aceh, Lhokseumawe, Meulaboh, Takengon, dan Kuala Simpang. Wilayah-wilayah tersebut sempat mengalami gangguan pasokan akibat terhambatnya jalur distribusi pascabencana.
Agus menyebutkan bahwa kondisi ini bersifat sementara dan tekanan inflasi diperkirakan akan berangsur menurun pada bulan-bulan berikutnya seiring dengan perbaikan infrastruktur dan mulai pulihnya aktivitas distribusi barang.
Untuk mengendalikan situasi, Bank Indonesia bersama Pemerintah Aceh dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah terus memperkuat berbagai langkah strategis, termasuk operasi pasar, pengawasan distribusi bahan pokok, serta koordinasi lintas instansi guna memastikan ketersediaan pasokan tetap terjaga.
Masyarakat juga diminta untuk menerapkan pola konsumsi yang bijak, yakni membeli sesuai kebutuhan dan tidak melakukan pembelian berlebihan yang dapat memicu lonjakan permintaan. Diversifikasi konsumsi pangan lokal juga didorong sebagai alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas tertentu yang rentan mengalami kenaikan harga.
"Perilaku belanja yang bijak sangat membantu menjaga stabilitas harga, terutama di tengah proses pemulihan distribusi pascabencana," ujar Agus. Ke depan, Bank Indonesia optimistis inflasi Aceh dapat kembali terkendali melalui sinergi kebijakan antara pemerintah daerah, pelaku usaha, serta masyarakat.
