AJN - MEULABOH, Wakil Bupati Aceh Barat, Said Fadheil, SH, menghadiri pembukaan Rapat Paripurna ke-VIII Masa Sidang ke-III DPRK Aceh Barat dalam rangka pembahasan dan penetapan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2026, bertempat di Ruang Sidang Utama DPRK Aceh Barat, Selasa (21/10/2025).
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Said Fadheil menyampaikan penghargaan dan penghargaan kepada Badan Anggaran DPRK serta Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang telah bekerja keras menyusun dokumen perencanaan keuangan tersebut.
“Kami memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah memusatkan pikiran dan tenaga, sehingga agenda penting ini dapat terselesaikan dengan baik, sesuai mekanisme dan jadwal yang disepakati bersama,” ujar Said Fadheil.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah menyerahkan dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Prioritas kepada DPRK, yang kemudian mendapat tanggapan positif sebagai pedoman dalam penyusunan APBK Aceh Barat Tahun 2026.
Dikatakan menyampaikan proyeksi keuangan daerah, Pendapatan Daerah diproyeksikan sebesar Rp1.319.521.132.468, Belanja Daerah diproyeksikan sebesar Rp1.381.095.435.980, Pembiayaan Daerah sebesar Rp61.574.303.512
Said menjelaskan, asumsi dasar pembangunan tersebut diarahkan pada penguatan produktif sektor-sektor yang mampu meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), menciptakan lapangan kerja, serta menurunkan tingkat kemiskinan.
Lebih lanjut Said menambahkan, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menargetkan sejumlah pencapaian pada tahun 2026, di antaranya: Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,10–6,00%, Tingkat pengangguran terbuka (TPT) ditekan hingga 5,00–5,30%, Indeks Gini berada di kisaran 0,220–0,230, sebagai upaya pemerataan pendapatan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan mencapai 76,17–76,90, Tingkat kemiskinan yang diharapkan turun ke sekitar 15%, Laju inflasi dijaga stabil pada 2,5–3,5%
Said menegaskan bahwa arah kebijakan pembangunan tahun depan difokuskan pada peningkatan produktivitas di berbagai sektor unggulan seperti pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, yang memiliki potensi besar dalam menggerakkan perekonomian rakyat.
“Kami optimistis dengan sinergi antara pemerintah daerah dan DPRK, arah pembangunan 2026 dapat berjalan efektif, berkeadilan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat Aceh Barat,” tutup Said Fadheil.
