AJN - BANDA ACEH, Juru bicara Fraksi Partai PPP,PKB dan Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh, Syarifah Munirah menyampaikan perlu diperhatikan sinkronisasi RPJMD dan RKPD, APBK 2026 benar-benar mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), bukan hanya sekedar rutinitas tahunan.
“Kemudian dalam menentukan dasar prioritas program mestinya berbasis data, gunakan data statistik dan indikator kinerja. Pastikan program dan kegiatan yang dianggarkan benar-benar menyentuh masalah utama masyarakat, seperti kemiskinan, pengangguran, harga pangan, dan layanan public,” kata Syarifah Munirah dalam Rapat Paripurna dewan, Selasa (11/11/2025).
Ia menambahkan untuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), perlu evaluasi potensi pajak daerah dan retribusi yang belum tergarap optimal. Dorong inovasi sumber PAD tanpa membebani masyarakat kecil, misalnya dari digitalisasi pelayanan, pengelolaan aset daerah, dan kerja sama BUMD.
Proporsionalisasikan antara belanja langsung dan tidak langsung, porsi belanja publik seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat harusnya lebih besar daripada belanja aparatur.
Kemudian evaluasi kembali program-program yang tidak efektif, program yang tidak memberi dampak nyata agar dialihkan ke program-program yang produktif. Prioritaskan program infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, jalan desa, drainase, dan fasilitas pendidikan/kesehatan. Kemudian lakukan efisiensi terhadap belanja perjalanan dinas, honorarium, dan kegiatan seremonial.
Dalam pelaksanaan program agar melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan. Hasil Musrenbang dan aspirasi masyarakat benar-benar dapat diakomondasi. Ringkasan APBK 2026 ini nantinya agar dipublikasikan secara terbuka dan mudah diakses masyarakat (melalui website resmi Pemko).
Pemerintah Kota agar memperkuat sistem monitoring dan evaluasi, bangun suatu sistem pelaporan berbasis kinerja (performance-based budgeting). Kemudian pastikan setiap temuan BPK ditindaklanjuti dengan jelas dan tegas. Untuk mencegah manipulasi anggaran dan meningkatkan efisiensi perlu diterapkan e-budgeting.
Dalam menjalankan dan merencanakan program, Pemerintah Kota agar berpihak kepada kelompok rentan seperti masyarakat miskin, disabilitas dan perempuan kepala keluarga. Pastikan adanya alokasi anggaran untuk pengendalian banjir, pengelolaan sampah dan rehabilitasi lingkungan.
“Kemudian perlu ada upaya untuk mendukung pemberdayaan ekonomi lokal seperti UMKM, koperasi dan sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja,” ujarnya.[]
