AJN - MEULABOH, Bupati Aceh Barat diwakili oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekda, Dr, Ir. Kurdi, ST, MT, MH memimpin rapat rencana pembangunan Sekolah Rakyat yang merupakan tindak lanjut dari Inpres Nomor 8 tahun 2025 di ruang rapat Teuku Umar Setdakab, Selasa (20/1/2026).
Rapat tersebut turut dihadiri oleh sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), pihak perusahaan swasta dan juga Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta unsur terkait lainnya.
Kurdi mengatakan, terdapat dua hal yang harus segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat terkait dengan pembangunan SR pasca survey lokasi yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Satker Prasarana Strategis beberapa waktu lalu.
“Pertama terkait dengan administrasi seperti tata ruang, sertifikat tanah, dokumen lingkungan dan sebagainya itu sudah kita selesaikan. Sisanya kemarin secara teknis masih diperlukan peninggian atau timbunan di lokasi SR tersebut,” kata Kurdi.
Berdasarkan hasil pengecekan kata Kurdi, setelah dilakukan pembersihan atau land clearing terhadap lokasi pembangunan SR tersebut memerlukan penimbunan sekitar 40 cm sampai dengan 60 cm lagi.
“Maka secara teknis kita harus melakukan penimbunan kembali, ini lah kita kalkulasikan, jadi alat berat ada di kita, karena ini Proyek Strategis Nasional (PSN) maka kita ingin ada kontribusi dari pihak swasta sehingga penanganan ini menjadi kolaborasi yang kuat,” katanya.
Untuk penimbunan lahan SR itu kata Kurdi membutuhkan sekitar 500 truk, hal itulah yang dibahas dalam rapat tersebut. Nantinya pihak swasta yang berkontribusi dapat langsung membawa truk tanahnya ke lokasi dan disana sudah ada alat berat yang siap bekerja.
“Alhamdulillah pihak perusahaan swasta sangat welcome, mereka berniat untuk membantu PSN tersebut. Intinya mereka semua setuju dengan dana CSR, nanti mereka akan menyampaikan langsung kepada pimpinannya,” ujar Kurdi.
