AJN - BANDA ACEH, ( 24 Juli 2026 ) Pemerintah pusat resmi mengalokasikan anggaran sebesar Rp58,97 triliun untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pascabencana alam yang terjadi pada akhir tahun 2025. Dana yang disiapkan untuk periode 2026–2028 ini akan membiayai ribuan program pemulihan di seluruh 19 kabupaten/kota terdampak, yang dikelola secara terpadu lintas kementerian dan lembaga di bawah pengawasan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Aceh.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Posko Wilayah Satgas PRR Aceh, Safrizal ZA, dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS), Banda Aceh, Jumat (24/7).
Alokasi anggaran disusun bertahap guna menjamin keberlangsungan pemulihan yang berkesinambungan: Rp24,21 triliun pada tahun 2026, Rp20,22 triliun pada 2027, dan Rp14,54 triliun pada 2028. Pemerintah menegaskan fokus tidak hanya pada pembangunan kembali infrastruktur yang rusak, melainkan juga pemulihan layanan dasar, permukiman, hingga aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat secara menyeluruh.
“Seluruh pekerjaan akan berjalan secara paralel. Tidak ada instansi yang saling menunggu. Satgas akan mengawal setiap tahapan agar target tercapai tepat waktu, efektif, dan tepat sasaran,” ujar Safrizal yang juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri.
Rincian Program Prioritas:
- Kementerian PUPR: Pelaksana terbesar dengan 556 kegiatan senilai Rp12,5 triliun, mencakup jalan, jembatan, air minum, irigasi, sekolah, masjid, serta penanganan aliran sungai.
- Kementerian PKP: Rp1,8 triliun untuk pembangunan hunian tetap komunal.
- BNPB: Pembangunan hunian tetap di atas tanah milik masyarakat (skema insitu).
- Kemendikdasmen: 210 kegiatan senilai Rp3,3 triliun untuk pemulihan sarana pendidikan.
- Kemenkes: 108 kegiatan senilai Rp347 miliar guna mengembalikan fungsi layanan kesehatan.
Seluruh rencana kerja telah disusun secara rinci hingga tingkat kabupaten/kota dalam dokumen setebal 116 halaman yang dapat diakses masyarakat sebagai bentuk keterbukaan informasi publik. “Dokumen ini adalah gambaran rencana kegiatan, bukan pengumuman lelang. Mekanisme pengadaan tetap mengikuti peraturan masing-masing instansi,” jelas Safrizal.
Pembangunan hunian tetap dilaksanakan melalui tiga jalur: komunal, di atas tanah milik warga, serta didukung partisipasi masyarakat dan lembaga melalui swadaya. Saat ini, ratusan unit rumah bantuan telah selesai dibangun dan sebagian sudah ditempati warga, termasuk di Kabupaten Aceh Utara. Proses pengadaan hunian komunal ditargetkan selesai awal Agustus 2026 agar pembangunan fisik dapat segera dimulai.
Pemerintah menyadari adanya kendala penyelesaian status lahan di sejumlah lokasi seperti Aceh Tamiang, Aceh Tengah, dan Gayo Lues. Namun, melalui koordinasi intensif dengan pemerintah daerah dan masyarakat, seluruh hambatan diyakini dapat teratasi guna memastikan penyerapan anggaran tahun ini mencapai target Rp24 triliun.
Satgas juga berkomitmen merilis perkembangan pelaksanaan secara berkala agar masyarakat dapat memantau dan mengawal proses pemulihan secara transparan.
Peran Komunikasi Publik
Dalam kesempatan terpisah, Direktur Ekosistem Media Kemkomdigi, Farida Dewi Maharani, menegaskan keberhasilan pemulihan tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik, melainkan juga keterbukaan informasi.
“Media adalah mitra strategis pemerintah untuk menyampaikan informasi yang akurat, sehingga masyarakat ikut terlibat dan memastikan program berjalan sesuai amanah,” ujarnya. Kemkomdigi akan terus memperkuat sinergi agar setiap perkembangan dapat diketahui secara cepat dan tepat oleh seluruh lapisan masyarakat.
