AJN - BANDA ACEH, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh (BBPOM Aceh) terus memperkuat langkah kolaboratif dalam melindungi masyarakat Aceh dari ancaman obat dan makanan ilegal. Komitmen tersebut diwujudkan melalui silaturahmi dan koordinasi bersama Kepolisian Daerah Aceh (Polda Aceh) untuk memperkuat sinergi pengawasan sekaligus penegakan hukum di bidang obat dan makanan, Rabu (03/09/2026).
Kepala BBPOM Aceh, Riyanto, bersama jajaran diterima langsung oleh Kapolda Aceh, Ruddi Setiawan, beserta jajaran. Pertemuan ini menjadi ruang strategis untuk menyatukan langkah dalam menghadapi berbagai potensi pelanggaran hukum di bidang obat dan makanan, khususnya peredaran produk ilegal yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat.
Tidak sekadar membahas pengawasan, koordinasi tersebut juga menyoroti pentingnya dukungan pengujian barang bukti dalam proses penegakan hukum. Kolaborasi antara fungsi pengawasan dan kepolisian diharapkan mampu memperkuat proses scientific crime investigation, sehingga penanganan perkara dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat, objektif, dan transparan.
Kepala BBPOM Aceh, Riyanto, menyampaikan bahwa sinergi dengan aparat penegak hukum merupakan bagian penting dalam memastikan pengawasan obat dan makanan tidak berhenti pada tahap menemukan pelanggaran, tetapi dapat berlanjut hingga proses penegakan hukum yang memberikan efek jera.
“Sinergi antara BBPOM Aceh dan Polda Aceh merupakan kunci untuk memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat. Ketika pengawasan didukung penegakan hukum yang kuat dan pengujian barang bukti yang akurat, kita dapat bergerak lebih cepat dalam menangani pelanggaran dan memastikan masyarakat terlindungi dari produk yang berisiko terhadap kesehatan,” ujar Riyanto.
Menurut Riyanto, kolaborasi lintas sektor menjadi semakin penting seiring dengan berkembangnya modus peredaran produk ilegal. Pengawasan membutuhkan respons yang cepat, pertukaran informasi yang efektif, serta langkah penindakan yang terintegrasi agar celah peredaran produk ilegal dapat semakin dipersempit.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Polda Aceh atas dukungan dan komitmen dalam memperkuat pengawasan obat dan makanan di wilayah Aceh.
“Kami mengapresiasi Polda Aceh yang terus membuka ruang kolaborasi dan mendukung tugas BBPOM Aceh. Sinergi ini bukan hanya tentang penindakan, tetapi tentang bagaimana kita bersama-sama mencegah masyarakat menjadi korban dari peredaran obat dan makanan ilegal,” tambah Riyanto.
Senada dengan hal tersebut, Kapolda Aceh, Ruddi Setiawan, menyambut baik penguatan koordinasi antara Polda Aceh dan BBPOM Aceh. Menurutnya, perlindungan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kerja sama antarlembaga, khususnya dalam menghadapi pelanggaran yang berkaitan langsung dengan keselamatan dan kesehatan publik.
“Polda Aceh siap mendukung dan memperkuat sinergi bersama BBPOM Aceh dalam pengawasan maupun penegakan hukum di bidang obat dan makanan. Kolaborasi yang baik akan memperkuat respons terhadap setiap pelanggaran dan memastikan proses penanganannya berjalan secara profesional serta sesuai dengan ketentuan hukum,” ujar Ruddi Setiawan.
Ruddi juga mengapresiasi langkah BBPOM Aceh yang terus membangun komunikasi dan koordinasi dengan aparat penegak hukum. Menurutnya, pertukaran informasi dan dukungan teknis, termasuk pengujian barang bukti, menjadi bagian penting untuk memperkuat pembuktian dalam proses penegakan hukum.
“Kami mengapresiasi inisiatif BBPOM Aceh untuk terus memperkuat koordinasi. Dengan sinergi yang semakin erat, kita berharap setiap temuan pelanggaran dapat ditindaklanjuti secara cepat, tepat, dan terukur, sehingga memberikan perlindungan nyata kepada masyarakat Aceh,” lanjutnya.
Penguatan kerja sama ini menjadi langkah penting dalam menghadapi tantangan pengawasan obat dan makanan yang semakin kompleks. Produk tanpa izin edar, produk palsu, maupun produk yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan mutu tidak hanya menjadi persoalan administratif, tetapi dapat berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat.
Karena itu, kolaborasi BBPOM Aceh dan Polda Aceh diarahkan untuk membangun sistem pengawasan yang semakin responsif, terintegrasi, dan berbasis bukti, mulai dari pertukaran informasi, pengawasan di lapangan, penanganan temuan, hingga dukungan pengujian barang bukti untuk kepentingan proses hukum.
Melalui silaturahmi dan koordinasi ini, BBPOM Aceh dan Polda Aceh berkomitmen untuk terus memperkokoh sinergi dalam memutus rantai peredaran obat dan makanan ilegal di Aceh.
Sebab, menjaga masyarakat bukan pekerjaan satu lembaga. Ketika pengawasan dan penegakan hukum bergerak bersama, ruang bagi produk ilegal semakin sempit dan perlindungan bagi masyarakat semakin kuat.
Dari Aceh, kolaborasi terus diperkuat.
Awasi peredarannya, tegakkan hukumnya, lindungi masyarakatnya.
